Pahri Azhari Tak Akan Ajukan Esepsi

Jpeg

Jpeg

KORANKITO.com-Palembang

Bupati Muba nonaktif Pahri Azhari dan istrinya Lucyanti, terdakwa kasus suap terkait persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) tahun 2014 dan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015, terancam hukuman 5 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irene Putrie, mengatakan, kedua terdakwa Pahry dan Lucy melanggar pasal 5 ayat (1) huruf A UU Tipikor, dengan ancaman lima tahun penjara.

“Pemberian ancamannya maksimal lima tahun,” ujar Irene, saat ditemui usai sidang, di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Palembang, Kamis (3/2) pagi.

Sidang kemudian dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi. Puluhan saksi akan dihadirkan dalam sidang selanjutnya sesuai dengan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Saksi ada banyak, namun yang akan kita hadirkan nanti kurang lebih 20 orang saja. Termasuk yang sudah menjadi terpidana kemarin, akan jadi saksi juga,” ujarnya.

Dalam surat dakwaan JPU diketahui, sebanyak 14 SKPD telah menyetor dana suap berkisar Rp5 juta hingga Rp2 miliar. Sementara, sisanya sebanyak 14 SKPD belum menyetor meski sudah didata besaran dana yang harus diberikan untuk menyuap anggota DPRD Muba.

Dari dana yang dikumpulkan tersebut maka diperoleh uang sebesar Rp478 juta dan diserahkan ke perwakilan anggota DPR dengan menjadi angsuran kedua. Sebelumnya, sudah diserahkan Rp2,65 miliar sebagai setoran pertama.

Baru kemudian mendapatkan  tambahan lagi dari Dinas PU Bina Marga sebesar Rp2 miliar, Dinas PU Cipta Karya Rp500 juta, dan Dinas pendidikan 25 juta, ditambah dari dua terdakwa yakni Syamsudin Fei (Kepala BPKAD) dan Faisyar (Kepala Bappeda) sebesar Rp35 juta.

Kasus suap yang melibatkan Pemkab Muba dan DPRD Muba ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di kediaman Bambang Hariyanto, anggota DPRD Muba, 19 Juni 2015.

 

Penasehat hukum kedua terdakwa, yakni Dhabi K Gumayra menanggapi dakwaan Jaksa KPK, tidak akan mengajukan eksepsi atau tanggapan atas surat dakwaan jaksa. Lantaran, surat tersebut sama dengan dakwaan dari terdakwa anggota dewan serta kepala Bapeda dan DPKAD Muba.

“Karena eksepsi itu sifatnya hanya formil saja, jadi kami angggap itu tidak ada masalah tinggal lanjut dengan pembuktian dalam persidangan selanjutnya,” katanya.deny