Kejagung Bidik Dalang Penyelewengan Dana Hibah Rp2,1 T

 

bintanKORANKITO.com-Palembang

Tim penyidik dari pidana khusus kembali memeriksa sejumlah anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014, terkait dugaan penyelewengan dana hibah Pemprov Sumsel sebesar Rp 2,1 triliun.

 

Ketua Penyidik Kejakgung Haryono SH mengatakan, pada pemeriksaan kali ini, pihaknya memanggil tujuh orang mantan anggota dewan yang sehari sebelumnya tidak bisa hadir. Serta dua orang notaris dan 23 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dana hibah ini.

 

“Dari 7 anggota dewan yang kita panggil, 3 tidak bisa hadir yakni Eward Jaya, Dr Abadi Budi Darmo, dan H Rusli Matdian SIP. Ketiganya akan kita panggil ulang besok untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

 

Menurut Haryono, empat anggota dewan yang hadir adalah Kobar Kotot MBA, Drs H Badrullah Daud Kohar, H Sulgani Pakauli SIP, dan Ir H Firasgo Jaya Santikan hanya dimintai keterangan sama dengan yang lain terkait penggunaan dana hibah tersebut sama dengan LSM.

 

Diakui Haryono, sebelumnya pihaknya hanya akan memanggil anggota dewan yang nonaktif saja namun faktanya masih ada yang terpilih. Namun,  karena mereka tidak keberatan maka dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan.

 

“Dari total Rp2,1 triliun, Rp350 miliar dihibahkan kepada anggota DPRD Sumsel. Selain itu, ada juga pihak eksekutif seperti Sekwan, Kepala BPKAD dan Kepala Biro yang sudah kita periksa sejak dua bulan lalu di Kejakgung terkait dana hibah Pemprov Sumsel tahun 2013 sebesar Rp2,1 triliun,” terangnya.

 

Untuk penetapan tersangka, kata Haryono, masih akan melengkapi bukti-bukti terlebih dahulu dengan mencari fakta-fakta dan berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi-saksi, sekalipun sudah ada perbuatan melawan hukum dalam kasus ini.

 

“Kami melihat kasus ini dari proses anggaran dan pelaksanaan dimana ada keterlibatan dewan dan pihak ekskutif di sini. Ini murni dana hibah tahun 2013 bukan bansos,” tegasnya.

 

Lebih lanjut Haryono mengatakan, dari hasil pemeriksaan ditemukan ada beberapa yang fiktif seperti ada nama orang tapi saat dipanggil nama orang itu tidak ada. Ada nama LSM tapi juga tidak ada saat dipanggil. Namun, pihaknya belum bisa menginventarisir apakah ini dari pihak dewan atau SKPD.

 

“Kita tidak bicara fisik, tapi mencoba mengecek proses anggaran terkait mekanisme pelaksanaanya. Kita akan kejar siapa orang yang menikmati dana fiktif tersebut dan mencari tahu siapa orang di balik kasus ini. Agenda besok kita akan lidik dan melakukan penyitaan seperti dukomen terkait dana ini seperti BPKAD, Biro-Biro, dan Kesbangpol Provinsi. Gubernur dan Wakilnya akan kita periksa jika memang ada indikasi ke sana,”tegasnya.

 

Sementara itu, mantan anggota DPRD Sumsel H Sulgani Pakauli SIP usai diperiksa, mengatakan, ia dimintai keterangan terkait enam pertanyaan dengan waktu sekitar 30 menit terkait dana aspirasi yang didapatnya sebesar Rp5 miliar. “Dana itu saya bangunkan fisik jalan di OKU Timur sebesar Rp4 miliar dan Muba Banyuasin Rp1 miliar. Selain itu, saya ditanya seputar pendidikan dan pekerjaan sekarang. Saat ini saya sudah istirahat dan menjadi anggota badan pengawas DPRD Muba. Jadi saya siap bila dipanggil ulang lagi,” tegasnya.

 

Sedangkan Ketua LSM Pemuda Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Hamka Siregar mengatakan, dirinya memenuhi panggilan pihak Kejakgung melalui Kejati Sumsel terkait dana hibah Pemprov Sumsel.  “Jadi baik saya maupun LSM saya tidak pernah menerima dana tersebut. Dan itu sudah saya jelaskan dalam pemeriksaan selama 1 jam,” katanya.roky