Bisa Dipercaya

Takut Dipecat, Kepsek Setor DAK ke Disdikpora

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) kota Palembang, Ahmad Zulinto MSi, saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Disdikpora Palembang, Kamis (25/2/2016).
Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) kota Palembang, Ahmad Zulinto MSi, saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Disdikpora Palembang, Kamis (25/2/2016).

KORANKITO.com-Palembang

Kadisdikpora Palembang Ahmad Zulinto akhirnya bersaksi pada sidang lanjutan dugaan korupsi dana DAK dengan terdakwa Hasanuddin dan Rahmad. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi digelar di Pengadilan Tipikor PN Palembang, Rabu (25/2). Pada sidang kali ini, puluhan PNS dari Disdikpora dan guru yang ada di kota Palembang, memadati ruang sidang Pengadilan Tipikor PN Palembang.

Berita Sejenis

SMKN 2 Palembang Bidik World Class

Dzhalilov Targetkan Top Skor Bersama SFC

Terduga Teroris ‘Jakfar’ Dikenal Tertutup di…

1 daripada 3.067

Ahmad Zulinto hadir di Pengadilan Negeri Palembang  satu jam sebelum persidangan dimulai. Saat tiba, ia  langsung masuk ke ruang tunggu yang ada di gedung utama Pengadilan Tipikor PN Palembang. Beberapa menit sebelum sidang dimulai, ia dengan beberapa orang staf langsung menuju ke ruang sidang Tipikor Pengadilan Tipikor PN Palembang. Zulinto sempat melepaskan senyuman dan menyapa orang-orang yang ada di sekitarnya ketika menuju ruang sidang Tipikor.

 

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi DAK untuk sekolah di Palembang, dimulai pukul 14.00 wib, dengan majelis hakim yang diketuai Kamaluddin SH MH dengan anggota Junaidah SH MH dan Gustina Ariyani SH MH. Sidang dimulai dengan menghadirkan dua saksi kepala sekolah yakni Kepala SMP Negeri 24 Palembang Sri Ruhmi Hidiyanti Spd dan kepsek SDN 59 Palembang Larsini Spd.

 

Dua kepala sekolah (Kepsek) ini, dicecar majelis hakim terkait pemberian dana DAK kepada Disdikpora Palembang sebanyak 10 persen dari dana yang diterima sekolah. Kedua kepsek ini pun, mengakui jika mereka terpaksa memberikan pencairan dana DAK 10 persen kepada Dinas karena takut tidak diberikan dana DAK kembali dan dipecat menjadi kepala sekolah.

Sri Ruhmi Hidiyanti dalam kesaksiannya mengatakan jika dirinya memang mengusulkan DAK tahun 2012 sebesar Rp 397 Juta dan dana itupun cair sekitar bulan September dan November.

“Terdakwa memberi tahu uang itu cair, saya ditelpon oleh terdakwa Rahmat,” katanya.

Mengenai kegiatan sosialisasi di SDN 60 pada November 2012, Sri melanjutkan dirinya memang mengikuti kegiatan tersebut.

“Acara soal DAK. Ada pak kadis, pak Rahmat dan Hasanudin. Pada acara itu, Kadisdik menyampaikan jika 70 persen sekolah di Palembang rusak, jadi diajukan perbaikan karena itu kerjakan baik-baik. Di acara itu pun Hasan menyampaikan jika dana itu akan diambil dan dijemput ke Jakarta dan menggunakan ongkos,” ungkap Sri.

 

Setelah pertemuan itu, jelas Sri, 15 November dana DAK tersebut cair, dirinya dan kepala sekolah lainnya  menyerahkan 10 persen dana tersebut ke Burhan selaku koordinatornya.

“Kata temen-temen kepala sekolah lainnya, kumpulnya sama pak Burhan, ngumpulkan uang DAK 10 persen ke Pak Burhan. Saya sendiri menyerahkan sebesar Rp39 juta lebih, saya berikan secara dua tahap ke Pak Burhan. Pertama 19 juta sisanya tahap ke dua dan tiga menyusul. Saya sendiri yang memberikan ke Pak Burhan dan uang ke dua saya serahkan sama terdakwa Ramhad di ruangannya,” katanya.

Di hadapan majelis hakim, Sri mengakui jika pemberian uang yang ia lakukan merupakan kesalahan tapi karena alasan jabatan ia tetap menyerahkan uang tersebut. “Saya tahu salah tapi karena takut tidak dapat lagi DAK dan takut dipecat,” ucapnya.

 

Senada diungkapkan Larsini, bahwa sebagai kepala sekolah ia mendapatkan dana DAK tersebut. “Saya mengusulkan sebesar Rp 450 juta. Dari dana itu, 10 persen diminta dinas melalui Dewi Murni dan itu saya serahkan. Uang itu 3 kali saya kasikan totalnya Rp45 juta. Memang tidak ada keharusan memberikan uang itu, tapi sebagai bawahan saya  harus menurut kata atasan,” ungkapnya.

Sri juga mengakui alasan memberikan uang 10 persen itu dikarenakan hanya untuk mempertahankan jabatannya sebagai kepala sekolah.

“Saya berika uang 10 persen itu karena bu Murni memintanya, saya takut dipecat sebagai kepala sekolah. Dalam surat pertanggunjawaban, saya buat nominal uang yang digunakan 100 persen, saya tahu pak hakim itu salah,” aku Sri.

Sidang lanjutan dugaan korupsi dana DAK di Pengadilan Tipikor PN Palembang ini dihadiri JPU dari Kejari Palembang berjumlah enam orang dan kedua terdakwa Hasanuddin dan Rahmad beserta kuasa hukumnya, serta saksi sudah berada di dalam ruang sidang.

Namun, pada sidang kali ini Kepala sekolah SMP Negeri 11, Baharudin kembali tidak dapat bersaksi dikarena alasan sakit. Kesaksian Baharuddin akhirnya dibacakan JPU dari Kejari Palembang dimuka persidangan. Dari berkas yang dibacakan, Baharuddin mengakui jika dana DAK yang cair dipotong 10 persen. Penyerahan dana tersebut dilakukan sebanyak dua kali dan diserahkan kepada koordinator Burhan dan Rahmad di ruang kerjanya. Dari berkas yang dibacakan, Rahmad sebagai terdakwa tidak menyangkal apa yang telah dibacakan JPU.

 

Usai mendengarkan kesaksian dari sejumlah kepala sekolah, sidang pun dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian dari Ahmad Zulinto. Hadirnya Julinto, merupakan perintah majelis hakim kepada JPU untuk menghadirkan Julinto sebagai saksi dalam persidangan kali ini.  Diawal persidangan Zulianto tampak terbata-bata saat hakim menanyakan kepanjangan Kabid PPS yang merupakan jabatan Hasanaduin. Hingga akhirnya ia menyebutkan PPS yakni Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Subsidi.
Dalam sidang itu, Zulinto mengakui adanya dana DAK tersebut, namun ia tidak tahu secara persis karena usulan itu sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Kadisdikpora.

 

“Juli 2013, saya menjabat sebagai kepala dinas. Ada DAK itu, pembagian secara teknis saya tidak tahu. Dana  itu ada tahun 2012 sebesar Rp 6 miliar lebih, tahun 2013 sebesar Rp 28 Rp miliar lebih. Saya tidak tahu persis karena usulan itu sudah ada, saya lihat ada tandatangan Edy Santana Putra untuk sekolah yang menerima DAK,” akunya.
Pengusulan DAK itu, menurut Zulinto, memang pada tahun 2012, tapi pelaksanaannya tahun 2012 dimana Hasanudin selaku kuasa pengunaan anggaran (KPA) yang tugasnya mengawasi memonitering dan meneribkan SPM untuk pencarian.
“Saya sebagai pengawas dan monitoring itu, saya selaku Pengguna Anggaran. Saya mengusulkan ke kas daerah untuk mencarikan uang lalu mentransferkan ke kepala sekolah. Surat permintaan yakni SPM, yang menandatangani KPA (Hasanudin.red), kalau untuk Rahmad, kasi tugasnya melakukan pendataan sekolah yang layak menerima bantuan DAK,” ucapnya.
Sedangan tugas dirinya, tambah Zulinto hanya mengarahkan kepada kepala sekolah agar penggunaan dana DAK harus sesuai peruntukannya.

 

“Karena dana DAK turun dari pusat ke kas daerah, saya mengarahkan kepala sekolah agar penggunaan uang sesuai peruntukaan, sesuai dengan juknis. Dua kali menyampaikan seperti itu yakni di  SDN 60 dan Grand Duta,” katanya kembali.
Disinggung hakim mengenai keterangan saksi 70 persen sekolah rusak? Zulinto membantahnya.

 

“Itu tidak benar yang mulia. Saya menceritakan, jika saya membawa usulan ke pusat di Jakarta.  70 persen yang bagus dan 30 persen yang rusak, keterangan saksi itu tidak benar. Setelah menyampaikan arahan selanjutnya saya tidak tahu karena saya pergi,” terangnya.
Mengenai pemberian uang 10 persen, Zulinto menyatakan jika dirinya tidak mengetahui hal tersebut.

 

“Saya tidak tahu yang katanya 10 persen itu, saya hanya dengar saat diperiksa di kejaksaan katanya ada potongan 5 persen dan sebagainya tapi saya tidak tahu. Saya tdak tahu pak hakim soal alasan pemotongan 10 anggaran itu,” jelas Zulinto.
Pada sidang itu, hakim juga menyebutkan, dari pemotongan 10 persen itu pihak yang menerima seperti walikota, wawako, sekda, kepalda dinsas, sekretaris dinas dan dua terdakwa, bahkan ada juga kejaksaan tipikor sebesar Rp150 juta.
Zulinto hanya menjawab jika dirinya tidak pernah tahu daftar itu. “Saya tidak pernah membuat daftar itu, saya tidak dapat,” katanya.
Usai disidang Zulianto enggan berkomentar. Hakim menunda persidangan hingga pekan depan.reno