Bisa Dipercaya

Resah, Warga Rusun Satroni Kantor Gubernur

Warga rusun 23, 24, dan 26 Ilir akibat rencana pembongkaran itu, membuat mereka mengadu ke pemerintah Provinsi Sumsel, Kamis (25/2) pagi. KORKIT/reno
Warga rusun 23, 24, dan 26 Ilir akibat rencana pembongkaran itu, membuat mereka mengadu ke pemerintah Provinsi Sumsel, Kamis (25/2) pagi. KORKIT/reno

Palembang – KORKIT

Belum jelasnya jadwal pembongkaran rumah susun alias rusun membuat warga yang sekarang masih menghuni rusun merasa diteror. Kecemasan warga rusun 23, 24, dan 26 Ilir akibat rencana pembongkaran itu, membuat mereka mengadu ke pemerintah Provinsi Sumsel, Kamis (25/2) pagi.

Berita Sejenis

Beberapa warga rusun yang tergabung dalam Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat Sumsel mendatangi kantor Gubernur Sumsel. Berbagai poster bertuliskan “Gubernur Rusun Resah dan Gelisah”, “Revitalisasi harus mempertimbangkan pendidikan, kesehatan, Adm kependudukan, ekonomi”, “Investor jangan monopoli Rusun.”

“Kami hadir di sini atas nama warga Rusun. Kami mendukung program pemerintah. Minta pemerintah tegas. Ini aspirasi bawah. Tempatkan kami di tempat yang layak,” teriak para orator.

Dadang, koordinator aksi, mengatakan, selama ini pemerintah hanya melakukan sosialisasi tapi tidak memberikan kepastian waktu penggusuran.

“Majelis Mujahidin dan Gabungan LSM Sumsel datang untuk memanusiakan manusia. Kami sudah lama mendirikan posko di rusun. Tolak penggusuran rusun. Kito datang ke sini dengan cara yang baik, Insya Allah hasilnya baik,” teriak Dadang.

Ia mengungkapkan, warga penghuni rusun yang berada di lokasi RT 23, 24, 26 Ilir Barat mengaku banyak yang merasakan teror dengan rencana pembongkaran rusun di awal tahun 2016. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan.

Dalam aksi itu, warga rusun meminta Gubernur Sumsel segera menjelaskan kapan waktu revatilasi rumah susun yang berada di lokasi 23, 24 dan 26 Ilir, Kota Palembang.

Selain itu, mereka meminta kepada Gubernur Sumsel untuk memanusiakan warga rusun dalam revatilisasi dan meminta kepada Gubernur Sumsel untuk mengambil alih pembeli/pemilik rusun yang mempunyai lebih dari satu kamar atau hunian. Gubernur Sumsel juga diminta menindak oknum Perumnas dan Pemda atau calo yang mempersulit pengurusan balik nama kepemilikan rusun.

Perwakilan warga ini kemudian diterima Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Ahmad Nasuhi. Nasuhi berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan warga rusun dengan melakukan koordinasi bersama Perumnas. “Kita akan upayakan melakukan pendataan ulang kepemilikan yang sah,” kata Nasuhi. reno