Alex Perketat Izin Pertambangan

Rapat Tindak lanjut Minerba di KPK2(1)Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) akan memberlakukan seleksi ketat terhadap izin usaha pertambangan (IUP), agar hal itu tidak merusak lingkungan dan merugikan daerah.

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin menegaskan, pihaknya akan berhati-hati dalam memberikan IUP, sebab dikhawatirkan longgarnya izin menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan. “Kami akan berhati-hati dan lebih teliti dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan,” ujar Alex seusai menghadiri rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Palembang, pekan lalu.

Alex mengungkapkan, apalagi Sumsel saat ini salah satu provinsi yang masuk koordinasi dan supervisi KPK dalam pengelolaan tambang mineral dan batu bara.

Untuk diketahui, tambahnya, masalah pengelolaan tambang mineral dan batu bara yang disorot mencakup status IUP yang belum dinilai “clean dan clear” (CNC). Selain itu perusahaan belum mengantongi NPWP, belum adanya jaminan penambangan berupa reklamasi, penghijauan serta pembayaran pajak perusahaan tambang.

Memang, lanjut gubernur, Pemrov Sumsel telah mencabut sekitar 140 IUP pasca-KPK mengambil langkah koordinasi dan supervisi (korsuv) tata kelola tambang.

Menurut dia sebelum koordinasi dan supervisi tercatat ada sekitar 359 IUP di Sumsel. ‘’Sumsel sudah dianggap baik oleh KPK setelah banyak izin yang dicabut lantaran tidak sesuai persyaratan,’’ kata gubernur.

Dia mengatakan, saat ini pengelolaan IUP sudah dialihkan ke Pemrov, sebelumnya masih pemerintah kabupaten dan kota. Regulasi yang digunakan sebelumnya adalah UU No 4/2009 tentang Minerba.  Namun, karena diangggap tidak mengakomodasi kepentingan rakyat maka digunakan aturan baru yakni UU No 23/2013. Soalnya  IUP yang tersebar di berbagai daerah menjadi sorotan KPK .

Data yang dikumpulkan komisi anti korupsi itu menyebutkan,  dari total 5 ribu IUP, masih ada sekitar 3.966 izin yang bermasalah, sebagian besar masalah tumpang tindih perizinannya.

Sehingga, kondisi tersebut mendesak untuk segera dibereskan dalam mencegah kerugian negara yang lebih besar. (Adv)