Bupati Muba Pahri dan Lucianty Ditahan di Palembang

TERSANGKA KASUS KORUPSI. Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari didampingi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat tiba dibandara Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang, Kamis 11 Febuari 2016. Lucianty diduga terlibat perkara suap RAPBD perubahan Muba 2015. Indonesia Press Photo/Wai.

Pahri Azhari didampingi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat tiba dibandara Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang, Kamis 11 Febuari 2016. Lucianty diduga terlibat perkara suap RAPBD perubahan Muba 2015. [Wahyu Rahmanto]

KORANKITO.com Palembang – Penahanan pasangan suami istri tersangka kasus gratifikasi Bupati (non aktif) Musi Banyuasin (Muba), Pahri Azhari dan Lucianty, dipindahkan dari rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta ke rutan khusus tindak pidana korupsi (tipikor) Pakjo serta rutan wanita Merdeka, Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), petang tadi.

Selain Pahri dan Lucianty, KPK juga memindahkan penahanan empat tersangka lainnya dalam kasus yang sama ke rutan Pakjo yakni empat pimpinan DPRD Muba, Riamond Iskandar, Darwin AH, Islan Hanura, dan Aidil Fitri.

Pahri dan Luciaty mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II sekitar 15.17 WIB, didampingi lima penyidik KPK serta sejumlah petugas lainnya dari Jakarta. Pasangan tersangka kasus dugaan suap DPRD Musi Banyuasin itu, tiba di terminal kedatangan SMB II terlihat tersenyum saat disambut anak perempuannya serta sejumlah keluarga, selang beberapa menit kemudian kedua tersangka masing-masing masuk ke mobil innova hitam dikawal dua mobil sejenis serta patwal dari Polda Sumsel. Mobil yang ditumpangi Pahri menuju rutan Pakjo serta kendaraan yang membawa Lucianty meluncur ke rutan wanita Merdeka.

Setibanya di rutan baik Pahri maupun Lucianty langsung dibawa petugas ke dalam rutan, keduanya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk menjalanan proses hukum.

Sementara itu, Kepala Rutan Negara kelas I Pakjo, Yulius Sahruzah mengatakan, Pahri serta empat pimpinan Dewan Muba itu, terlebih dahulu akan ditempatkan di kamar Isolasi. Setelah itu, barulah akan menempati blok Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bersama 98 tahanan tipikor lainnya.

“Awalnya kita masukan dulu di Isolasi, sehari sampai dua hari, dan bisa saja sampai satu minggu. Tujuan, hanya memperkenal hak dan kewajiban, dan adaptasi masa awal perkenalan dilingkungan rutan. Setelah itu, barulah mereka akan disatukan dengan blok pidana kasus tipikor lainnya,” paparnya.

Yulius menambahkan, kelima tersangka akan ditempatkan pada sel terpisah dan untuk penempatannya akan disesuaikan dengan sel mana yang masih bisa ditempatkan. ‘’Sedangkan, untuk pelayanannnya sendiri, normal saja, seperti binaan lainnya. Nanti, mereka akan disosialisasikan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, dan apa yang diperboleh atau yang tidak diperbolehkan di rutan,” jelasnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Pahri Azhari dan istrinya, Lucianty, anggota DPRD Sumsel sebagai tersangka kasus dugaan suap DPRD Muba terkait Laporan Keuangan Pertanggungjawaban 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.

Pahri dan Lucianty telah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus ini. Penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus dugaan pemberian gratifikasi hasil operasi tangkap tangan di Muba pada Jumat (19/6/2015).

KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei, anggota DPRD Muba Fraksi PDI Perjuangan Bambang Karyanto, anggota DPRD Muba Fraksi Partai Gerindra Adam Munandar, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Muba Faisyar.

Dalam proses tangkap tangan di Muba, KPK menyita barang bukti senilai kurang lebih Rp 2,56 miliar. Nilai suap dalam kasus ini diduga lebih dari Rp 2,56 miliar. KPK menduga, uang Rp 2,56 miliar itu bukan pemberian yang pertama. (Denny)